InfoKomputer Online | Enterprise, Bisnis, Teknologi, Solusi |
Coba sebut nama-nama pemimpin daerah yang tersohor di Indonesia saat ini, pastilah Tri Rismaharini mencuat di antaranya.
Walikota Surabaya yang akrab disapa Ibu Risma ini cukup sering menghiasi tajuk berita dalam beberapa tahun belakangan berkat pencapaian yang diukirnya. Terakhir, namanya disandingkan dengan Xi Jinping (Presiden Tiongkok), Narendra Modi (PM India), dan Mark Zuckerberg (CEO Facebook) dalam "50 World's Greatest Leader" versi majalah Fortune di bulan April 2015.
Menjabat sejak tahun 2010, Risma dikenal sebagai walikota yang mampu mengubah wajah kota kedua terbesar di tanah air itu. Latar belakangnya yang pernah memimpin Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuat dirinya begitu peduli pada keindahan. Surabaya yang dahulu dianggap kota penuh kemacetan, semrawut, ditambah cuacanya yang panas, sekarang mampu tampil lebih cantik dengan kehadiran taman-taman asri di penjuru kota.
Namun, prestasi Risma lebih dari sekadar pembangunan fasilitas "kosmetik" belaka. Ia juga serius membenahi jalannya pemerintahan kota supaya lebih bersih, transparan, dan dapat memberikan pelayanan masyarakat yang prima. Langkah ini ia lakukan dengan bantuan teknologi informasi untuk membangun Surabaya menjadi smart city.
Pengalaman inilah yang ia sampaikan di dalam seminar tentang smart city di kantor CSIS (Center for Strategic and International Studies) Jakarta, awal April 2015 lalu. Acara ini merupakan bagian dari program Sesparlu, diklat Kementerian Luar Negeri RI yang diikuti diplomat-diplomat senior.
"Luas wilayah Jakarta itu dua kalinya Surabaya dan jumlah penduduknya empat kali lipat. Tapi, anggaran Jakarta sebelas kali lipat daripada Surabaya," Risma memulai ceritanya. "Sementara di Jakarta masih ribut e-budgeting, Surabaya sudah menggunakannya sejak tahun 2002. Waktu e-procurement di Indonesia belum ada yang pakai, di Surabaya sudah dipakai sejak 2002," lanjutnya.
Inisiatif e-government di Surabaya memang telah dimulai sejak tahun 2002, sebelum adanya peraturan mengenai sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Baru pada tahun 2003, Presiden melahirkan Keppres No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencantumkan sistem lelang elektronik.
Dikutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), e-government Pemkot Surabaya dikelompokkan menjadi dua, yakni pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi e-budgeting, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance. Sementara yang berhubungan dengan masyarakat (disebut dengan e-sapawarga) antara lain meliputi e-perizinan, e-musrenbang, e-health, dan pengaduan elektronik lewat Media Center.
"Semua sistem ini kami bikin sendiri karena kami sudah rekrut banyak programmer. Saya bukan orang TI, tapi hampir semua proses bisnis adalah buatan saya. Saya yang paham aturan, jadi saya juga paham implementasinya," kata Risma.
Memangkas Birokrasi
Dengan gayanya yang khas, Risma menjelaskan satu per satu mengenai sistem elektronik yang telah ia gunakan dalam menjalankan pemerintahan di Kota Pahlawan tersebut.
Mengenai e-budgeting, contohnya. Anggota DPRD memang memiliki hak budgeting. Mereka berhak mengusulkan anggaran pengadaan yang dibutuhkan, selama besarnya mengikuti aturan dan standar yang sudah ditetapkan.
Misalnya mengajukan pengadaan kertas HVS, sudah ada harga standar yang ditetapkan berdasarkan survei dari tiga tempat berbeda. Jadi, tidak mungkin anggota DPRD mengajukan harga di luar standar karena pasti akan ditolak oleh sistem.
Kalau nilai proyek atau pengadaan lebih dari Rp100 juta, otomatis masuk ke dalam e-procurement untuk lelang online. Ditetapkan aturan mengenai jumlah maksimal proyek yang bisa diterima suatu perusahaan, berdasarkan skala bisnis perusahaan itu. Perusahaan kecil, misalnya, tidak boleh menerima lebih dari tiga proyek. Kalau lebih, otomatis sistem akan menolak. Kalau ada kontraktor yang wanprestasi, mereka akan dimasukkan ke daftar hitam (black list).
E-procurement juga berkaitan dengan e-delivery, yaitu kontrak yang disepakati bersama antara penyedia jasa dan pelaksana. Pembayaran baru bisa dicairkan oleh sistem bila pelaksana proyek sudah menyelesaikan tugasnya sesuai kontrak, dengan menyertakan bukti.
"Setelah menerapkan e-procurement, nggak ada lagi yang bisa dipakai oknum aparat untuk nyopet selain di perizinan. Saya sudah tahu, beratnya nanti di birokrasi. Maka dari itu, saya buat Surabaya Single Window untuk memangkas birokrasi untuk segala perizinan," ujar Risma.
Surabaya Single Window adalah layanan perizinan satu pintu untuk mengurus sekitar 24 surat perizinan, mulai dari izin membuat perusahaan, izin reklame, sampai izin mendirikan bangunan (IMB). Rentang waktu penyelesaian izin beragam antara 14 dan 30 hari. Selain memangkas birokrasi, sistem perizinan online ini juga meminimalkan kemungkinan adanya pungutan liar.
Mempermudah Warga
Selanjutnya, Risma memaparkan soal pelayanan masyarakat yang dipermudah berkat bantuan TI. Ia mencontohkan kejadian insiden jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 dari Surabaya ke Singapura pada akhir Desember 2014. Pemkot Surabaya hanya menerima daftar nama penumpang dari pihak AirAsia. Tapi, karena adanya sistem informasi kependudukan yang akurat, alamat setiap korban yang berdomisili di Surabaya langsung dapat diketahui.
Lalu, saat dilaporkan mengenai sepuluh warga Surabaya yang hilang di Turki dan dikabarkan bergabung dengan ISIS, Risma bisa langsung membantah. Ia yakin bahwa hanya ada delapan warga Surabaya yang ada di dalam daftar tersebut, berdasarkan data kependudukan yang ia punyai.
"Keberadaan data sangat memudahkan kita untuk menemukan sesuatu dengan cara yang cepat dan tepat. Kita bisa trace siapa nama orangtuanya, siapa nama suaminya; kita bisa tahu semuanya," tegasnya.
Risma juga menyediakan 203 unit e-kiosk (Kios Pelayanan Publik) di seluruh Surabaya yang mempermudah warga untuk mengajukan perizinan lewat Surabaya Single Window, e-health (layanan kesehatan), dan e-Lampid (Akte kelahiran-kematian-kepindahan-kedatangan).
Warga bisa mendatangi kios elektronik yang berbentuk seperti mesin ATM ini antara lain untuk mendaftar antrean ke rumah sakit. Rekam jejak kesehatan tiap warga Surabaya juga sudah terdaftar di dalam e-health sehingga bisa diakses oleh petugas puskesmas sampai rumah sakit.
Warga yang ingin mengajukan akte kelahiran pun tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan setempat. Cukup masukkan nama ayah, ibu, dan anak yang baru lahir serta alamat rumah melalui e-kiosk ini, otomatis dalam tiga hari akte akan dikirimkan ke rumah. 'Warga tidak mungkin memasukkan data palsu karena sistem ini sudah online dengan data kependudukan," tukas Risma.
Dunia pendidikan di Surabaya juga tidak luput dari sentuhan teknologi. Risma mendirikan 23 lokasi Broadband Learning Center dengan fasilitas komputer dan internet gratis untuk warga. Ruang publik seperti sekolah, taman, puskesmas, kantor pemerintah, sampai sentra PKL sudah dilengkapi free Wi-Fi.
Pendaftaran murid baru dapat dilakukan secara online. Calon murid bisa memantau passing grade sekolah yang diminati. Jika nilai UN-nya tidak mencukupi, ia bisa dengan mudah mendaftar ke sekolah lain. Karena semua dilakukan secara online, tidak ada yang namanya titip-menitip anak untuk dimasukkan ke sekolah tertentu.
"Tahun ini, dari 152 sekolah di Indonesia yang menerapkan Ujian Nasional online, 52 sekolah di antaranya berasal dari Surabaya. Paling banyak di indonesia," Risma membanggakan.
Menampung Aspirasi
Untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, Pemkot Surabaya menyediakan e-musrenbang, yaitu pengajuan rencana program dan pembangunan secara online. Warga bisa mengajukan permohonannya melalui ketua RW, yang akan dilanjutkan secara bertahap ke kelurahan, sampai disetujui atau ditolak oleh pemerintah. Laporan persetujuan atau penolakan bisa dipantau sendiri di situs ini.
"Setiap tahun jumlah usulan masyarakat itu kurang lebih 10 – 13 ribu. Mulai dari permohonan untuk perbaikan saluran sampai pelatihan pijat refleksi, pelatihan setir mobil, dan pelatihan satpam. Kami tangani satu-satu," tutur Risma.
Alternatif lain adalah Media Center, pusat keluhan masyarakat yang mencakup telepon, e-mail, SMS, website, Facebook, dan Twitter. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, jumlah keluhan dan permohonan informasi dari masyarakat yang masuk melalui Media Center sampai November 2011 atau sebelum launching Media Center adalah sebesar 698. Sementara pada tahun 2012 sebesar 2.717. Lalu, sejak Januari hingga September 2013 saja sudah mencapai 2.500.
Peningkatan jumlah tersebut menandakan respons positif warga terhadap akses komunikasi seluas-luasnya yang dibuka oleh pemerintah. Terbukti, dari 2.500 total masukan ke Media Center pada Januari hingga September 2013, sebanyak 1.888 di antaranya adalah permohonan informasi. Ini menandakan kepercayaan publik terhadap pelayanan informasi dari Pemkot yang akuntabel dan transparan.
Selain itu, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) juga menjadi faktor peningkatan kepercayaan masyarakat yang melapor. Ada dua SOP yang diterapkan, yakni respons maksimal 1 x 60 menit untuk berintegrasi dengan tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat (TPKPM) di setiap dinas dan respons maksimal 1 x 24 jam dalam memberikan jawaban kepada masyarakat yang melapor.
Dalam waktu dekat, Risma akan meluncurkan sistem informasi untuk pelayanan masyarakat miskin. Dengan sistem ini, pemerintah bisa memonitor treatment apa saja yang sudah diberikan kepada orang-orang yang terdaftar sebagai masyarakat miskin. Bisa juga diperkirakan kapan mereka akan keluar dari kemiskinan. "Kalau mereka tetap miskin, berarti ada yang salah dalam sistem kami," imbuh pemegang gelar magister dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini.
"Saya selalu katakan, kita merdeka sudah lebih dari 60 tahun. Korea yang merdeka belakangan, tapi lebih maju daripada kita. Karena itu, kita harus bangkit," ucap Risma memberi inspirasi.
"Setiap tahun, e-government Surabaya selalu mendapat award tingkat Asia Pasifik. Ini karena saya tidak ingin administrasi malah memperlambat pelayanan masyarakat. Dengan sistem elektronik, nggak ada lagi rasa sungkan, takut salah, atau titip-titipan. Semua serbatransparan, tapi harus tetap sesuai aturan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar